Think Again - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan, tidak ada kawasan Hutan lindung yang akan dikorbankan untuk dijadikan lahan pusat pemerintahan ibu kota baru. Hal ini menyikapi jika salah satu kota di Kalimantan terpilih sebagai ibu kota yang baru menggantikan Jakarta.
Bambang mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ibu kota baru nantinya harus mengusung konsep pintar (smart), ramah lingkungan (green), dan indah (beautiful).
"Kita pastikan kota harus smart, green and beautiful. Green ini yang penting dan presiden tekankan," ucapnya dalam diskusi media bertajuk 'Berapa Lama Membangun Ibu Kota Baru?' di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Bambang menjelaskan, kalaupun misalnya Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ibu kota yang baru, maka kawasan Hutan lindungnya dipastikan tidak akan diganggu gugat.
Apalagi kalau dilihat secara visual, katanya, Bukit Soeharto tidak lagi seperti Hutan lindung. Bahkan, ada kebon sawit juga di dalamnya. "Makanya, akan kami kembalikan Hutan lindung seperti awal," ucapnya.
Sementara itu, wilayah lain yang akan dijadikan pusat pemerintahan adalah yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) oleh pihak swasta. HGU bisa jadi sudah habis dan setelah sekian tahun tidak dimanfaatkan. Bambang memastikan, pemerintah tidak akan melakukan akuisisi lahan.
Namun menggunakan lahan yang langsung dikuasai oleh pemerintah. "Satu hal kita akan akuisisi lahan yang menggunakan lahan dikuasai langsung oleh pemerintah. Bukan pihak lain," katanya.[]
Sumber : Akurat.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar